Profil

Pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lahat mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah dan Nasional, karena (1) akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak yang paling azazi bagi manusia, (2) kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penentu yang penting bagi pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas, (3) ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan ekonomi,  daerah dan nasional yang berkelanjutan.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, menyatakan bahwa Pangan adalah “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman”.

Sedangkan Ketahanan Pangan diartikan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercemin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau”.

Pemenuhan kebutuhan pangan tersebut sejauh mungkin harus dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri dengan mengandalkan keunggulan sumber daya, kelembagaan dan budaya masing-masing daerah.

Ketahanan pangan melibatkan banyak pelaku, meliputi berbagai aspek dan mencakup interaksi antar wilayah. Oleh sebab itu, pembangunan ketahanan pangan dapat diwujudkan melalui suatu kerjasama kolektif dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya masyarakat produsen, pengolah, pemasar dan konsumen pangan. Kinerja berbagai pihak tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, politik dan keamanan, telekomunikasi dan permodalan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, teknologi, perlindungan serta kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Kebijakan umum pemerintah daerah dalam pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mengatasi tantangan dan masalah yang menghambat proses dan kinerja sub sistem ketahanan pangan serta mendayagunakan peluang yang tersedia untuk memenuhi kecukupan pangan bagi setiap penduduk.  Kecukupan pangan tersebut dihasilkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya,  kelembagaan dan budaya lokal.

Kebijakan tersebut disusun melalui proses identifikasi isu-isu penting dalam kerangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi, dilanjutkan dengan perumusan kebijakan untuk menindaklanjuti, mengantisipasi atau mengatasi isu-isu dimaksud. Selanjutnya, kebijakan dikelompokkan dalam kebijakan jangka pendek dan jangka menengah.

Kebijakan jangka pendek diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kerawanan pangan transien (mendadak) serta kerawanan kronis. Dalam hal kerawanan transien, kebijakan diarahkan untuk mengatasi situasi yang bersifat darurat sedangkan dalam hal kerawanan kronis, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah ketahanan pangannya.

Kebijakan jangka menengah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan bagi seluruh penduduknya secara berkelanjutan. Disamping itu, untuk mengantisipasi memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat, kebijakan jangka menengah juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan daerah, mendorong proses diversifikasi pangan serta meningkatkan jaminan bagi setiap penduduk untuk memperoleh pangan yang cukup.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor   7 Tahun 1996, maka dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 telah dibentuk organisasi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lahat dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.